Persiapkan Pencalonan, KPU SULUT Rakor dengan Instansi terkait

Persiapkan Pencalonan, KPU SULUT Rakor dengan Instansi terkait

Manado, kpu-sulutprov.go.id - Guna mempersiapkan pelaksanaan Pencalonan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Rapat Kordinasi bersama instansi terkait, Selasa (2/7/2018) sore bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Jalan Dipenogoro Kecamatan Wenang.

Hadir dalam rapat koordinasi yaitu seluruh Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara dan undangan dari instansi terkait, seperti Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, RSUP Prof. Dr. R.D. Kandow, BNN Sulut, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Polda Sulut, Pengadilan Tinggi Sulut, Disdukcapil dan KB Provinsi Sulawesi Utara serta media massa. Rakor ini membahas soal seputaran persyaratan calon anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta mekanisme syarat calon anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terkait persoalan terpidana.

Dalam sambutanya Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh menyampaikan untuk tahapan Pemilu 2019, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018, pengajuan daftar calon dilaksanakan mulai tanggal 4 - 17 juli 2018, sedangkan pendaftaran calon Anggota DPD akan dibuka mulai 9-11 Juli 2018. 

Yessy Momongan dalam penyampaianya menekankan sangat diperlukan untuk menyamakan persepsi terkait pencalonan serta bisa memberi masukan ke pihak KPU Sulut terkait pemenuhan persyaratan calon anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga pada saat Partai Politik (Parpol) mendaftarkan Bakal Calon telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Diharapkan bagi instansi terkait yang berwenang mengeluarkan dokumen sehubungan pencalonan,  dimohon untuk dapat menbantu dalam memfasilitasi penyiapkan dikumen yang dibutuhkan.

"Perlu diinformasikan bahwa KPU RI telah menetapkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019 dan telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Ham. Oleh karena sangat penting moment ini kita menyamakan persepsi kita terkait persyaratan pencalonan yang nantinya ini menjadi masukan bagi kami untuk disampaikan kepada Partai Politik dalam memenuhi syarat pencalonan" ujar Yessy.

Pembahasan dalam Rakor ini yaitu kepemilikan KTP elektronik, legalisir ijazah, Surat Keterangan dari Kepolisian, Surat Keterangan dar Kepala Lapas, Surat Putusan Pengadilan, serta beberapa hal teknis terkait syarat pencalonan. (red:admin/evans)



  • KPU Provinsi Sulawesi Utara

    Alamat Kantor
    Jl. Diponegoro No. 25, Kota Manado

    Telepon


    Fax

  • FAN PAGE

  • TWITTER